AthiaNews.id || Petobo - Di atas kertas, Provinsi Sulawesi Tengah tampak gemilang. Angka pertumbuhan ekonomi mencapai 8,47 persen—melampaui capaian nasional yang hanya 5,11 persen. Sebuah prestasi yang layak dicatat. Namun di balik euforia angka tersebut, pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari adalah: siapa yang benar-benar menikmati pertumbuhan ini?
Jawabannya tidak sesederhana kilau statistik yang ditampilkan. Mari kita bedah.
Dua Wajah Sulteng: Morowali Melesat, Daerah Lain Tertatih
Ketika Kabupaten Morowali Utara melesat dengan pertumbuhan 19,97 persen dan Kabupaten Morowali tumbuh 10,81 persen, sebagian besar daerah lain justru bergerak di kisaran 3–4 persen. Kabupaten Buol hanya 3,46 persen, Kabupaten Tolitoli 3,79 persen. Bahkan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong nyaris stagnan di bawah 4 persen.
Ini bukan sekadar perbedaan angka dalam laporan statistik. Ini adalah ketimpangan struktural yang terbentuk secara sistematis.
Yang terjadi hari ini adalah pertumbuhan yang bertumpu pada kantong-kantong industri ekstraktif—khususnya di kawasan Morowali—yang bergerak cepat berkat investasi besar di sektor hilirisasi mineral. Namun denyut ekonomi yang begitu cepat di satu titik ternyata tidak cukup kuat mengalirkan manfaat ke wilayah lain. Kita sedang menyaksikan fenomena yang jelas: ekonomi tumbuh, tetapi tidak menyebar.
Lebih tegas lagi, ini adalah tanda bahwa model pembangunan kita masih bersifat elitis: kapital terkonsentrasi di tangan segelintir pemodal, manfaat terbatas pada kawasan tertentu, sementara daerah-daerah lain dibiarkan tertinggal dalam pusaran pertumbuhan yang timpang.
Pertanyaan yang Harus Berani Diajukan
Rakyat Sulawesi Tengah berhak bertanya dengan lantang:
1. Mengapa daerah kaya sumber daya lain—yang juga memiliki potensi mineral dan perkebunan—tidak ikut melesat?
2. Mengapa desa-desa di luar kawasan industri belum merasakan dampak signifikan dari geliat investasi miliaran rupiah?
3. Mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menurunkan angka ketimpangan dan kemiskinan?
Jika kondisi ini dibiarkan tanpa koreksi fundamental, maka kita sedang membangun dua wajah Sulawesi Tengah: satu wilayah yang tumbuh cepat dengan dukungan investasi besar, dan wilayah lain yang berjalan lamban tanpa dorongan struktural yang memadai.
Ini bukan hanya soal ekonomi—ini soal keadilan.
Bukan Sekadar Bangga dengan Angka Makro
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak cukup hanya berbangga dengan capaian angka makro. Tidak cukup hanya menyebut pertumbuhan 8,47 persen dalam setiap kesempatan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk mengoreksi arah pembangunan:
1. Memastikan investasi besar terhubung dengan ekonomi lokal—bukan hanya menjadi kantong-kantong eksklusif yang terpisah dari masyarakat sekitar.
2. Memastikan tenaga kerja lokal menjadi prioritas—bukan sekadar menjadi penonton di negeri sendiri.
3. Memastikan daerah-daerah yang tertinggal mendapatkan afirmasi nyata—bukan hanya janji-janji dalam dokumen perencanaan.
Ya, keberanian. Keberanian yang nyata. Bukan sekadar slogan yang diucapkan berulang-ulang tanpa implementasi. Bukan sekadar jargon pembangunan yang lantang di ruang rapat tetapi hampa di lapangan.
Jika tidak, maka pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi angka yang indah di laporan tahunan, tetapi hampa makna di kehidupan rakyat.
Menuju Pembangunan yang Inklusif
Disparitas yang terjadi di Sulawesi Tengah menegaskan satu kenyataan pahit: struktur pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif. Pertumbuhan yang tinggi belum otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan, terutama ketika kontribusi sektor dominan—seperti industri pengolahan mineral—belum terhubung secara kuat dengan ekonomi lokal masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang tidak lagi setengah-setengah:
1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal melalui kebijakan yang mengikat perusahaan untuk memberikan porsi yang adil bagi penduduk setempat.
2. Penguatan UMKM agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri besar, bukan hanya menjadi penonton.
3. Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang masih tertinggal, sehingga kesenjangan akses tidak semakin melebar.
4. Diversifikasi ekonomi sebagai agenda utama—bukan sekadar wacana—agar ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dapat dikurangi, sehingga ketahanan ekonomi daerah lebih terjaga dalam jangka panjang.
Tantangan ke Depan
Mari kita dorong bersama, agar arah kebijakan pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada akselerasi pertumbuhan semata, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan hasil pembangunan. Sehingga seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah—baik yang berada di kawasan industri maupun di pelosok-pelosok daerah—dapat merasakan manfaat nyata dari pertumbuhan yang selama ini hanya dinikmati oleh segelintir wilayah.
Dan sejarah selalu mencatat: ketimpangan yang dibiarkan terlalu lama bukan hanya berdampak pada persoalan ekonomi. Ia bisa berubah menjadi persoalan sosial dan politik yang jauh lebih krusial—ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan bahwa pembangunan hadir untuk mereka.
Sudah saatnya pertumbuhan tinggi tidak hanya menjadi kebanggaan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh semua anak bangsa di Sulawesi Tengah. (Red)
Oleh: Yahdi Basma, S.H.
Konsultan Hukum Ketua Terpilih KONI Kota Palu
