AthiaNews.id || Bogor – Usai meninjau Prasasti Batutulis, Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI adakan pertemuan penting yang tujuannya untuk mendorong penguatan desa wisata sekaligus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kepariwisataan di Bumi Ageung Batutulis, Kota Bogor, pada Senin (8/9/2025).
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan bahwa standardisasi desa wisata harus benar-benar bisa diterapkan di daerah.
“Bogor punya potensi besar. Kami ingin memastikan kebijakan ini relevan dan bisa menjadi masukan bagi regulasi di tingkat nasional,” ujarnya.
Menurut Saleh, RUU Kepariwisataan yang sedang dibahas akan menjadi payung hukum bagi pengelolaan desa wisata di seluruh Indonesia.
“Insya Allah dalam waktu dekat akan disahkan,” katanya.
Bogor dipilih sebagai kota pertama yang dikunjungi karena kaya akan sejarah, budaya, dan memiliki banyak desa wisata yang bisa dijadikan model.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan desa wisata tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Sinergi anggaran pusat dan daerah dibutuhkan agar program lebih cepat dan berkelanjutan.
“Dengan kombinasi anggaran ini, desa wisata akan berkembang pesat. Manfaatnya bukan hanya pelestarian budaya, tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji turut hadir dalam kunjungan ini, menunjukkan dukungan penuh untuk integrasi wisata dan budaya.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan peninjauan Prasasti Batutulis, ikon sejarah Bogor, lalu berlanjut dengan diskusi penguatan desa wisata. Di titik inilah harapan besar terucap: menjadikan Bogor bukan hanya kota sejarah, tetapi juga destinasi wisata unggulan yang mampu menarik perhatian wisatawan domestik hingga mancanegara. (Athia)
